fungsi dari kepolisian republik indonesia. Satjipto Rahadjo. fungsi dari kepolisian republik indonesia

Pol. H. 1. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan. • Sebagai sarana pelayanan masyarakat. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Namun pada 1 Juli terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946 yang mengatur jika polri bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. 2. Amandemen UUD 1945 B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat. Pada Tahun 2014, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah mengawal Jokowi dan menjadi Ajudan Presiden hingga 2016. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tugas & Fungsi; 6. KOMPAS. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis. Kementerian, menurut UU Nomor 39 Tahun 2008 , adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan. BAB III PEMBAHASAN. 10 March 2015. Spripim Polri berada pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Tak hanya itu, Sigit menyatakan, Polri juga harus melakukan kesiapan dan antisipasi sejak dini terkait dengan agenda event nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia saat Pandemi Covid-19. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. Visi & Misi; 5. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis. Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. (2) Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia; Dikembangkan Oleh Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri Jl. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut berisi tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik. 1. D. 89-122; Noupal, Muhammad. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk. Tentang PPID; 2. Inilah Sejarah Pemisahan Polri dari ABRI. Secara kelembagaan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) merupakan dua entitas yang terpisah. Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejarah dan Peran Kepolisian Republik Indonesia Sebagai salah satu institusi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia menghadapi sejumlah. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Sejalan dengan tuntutan yang ada, pada 1 April 1999 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Piala Dunia Basket FIBA: Sejarah, Penyelenggaraan, dan Tim Juara. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam. Unsur Pimpinan: 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. 14 Th 1992 tentang Lalu. Tugas dan Fungsi Kepolisian Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes. com - Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0. (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki. b. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, Sejak 13 Julai 2016, Jenderal Badrodin Haiti diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Jenderal Pol Tito. Fungsi Korlantas Polri. penetapan eselon/nivellering jabatan dijadikan pedoman bagi pengemban fungsi SDM dalam penyelenggaraan pembinaan karier. Hukum Kepolisian Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “Politie Recht”, 3Azhari,Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UIPress, Jakarta, 1995, hal. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. Fungsi Kepolisian 1 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I, P. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia 1. com - Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada. fungsi kepolisian. kepri. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Pasal 2 UU No. 2. Problematika dalam penegakan hukum kode etik muncul secara eksternal sehingga menghambat kinerja anggota polisi. Menurut Pasal 2 UU No. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110: Moto:. Penegakan Hukum adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan lembaga dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan yakni Kementeian tertentu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tugas kepolisian untuk layanan pemerintahan publik tertentu. Polri berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI. (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaanPolri terdiri dari 31 Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu. 2. (Dokumentasi polda DIY,Mei,22,2017) 38 Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang. Penjajahan Belanda. 000 pasukan gabungan dari TNI, POLRI, SAR, DAMKAR dan dinas terkait disiagakan untuk menjaga kamtibmas saat arus mudik lebaran dan hari raya Idul Fitri 2022. Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-. Itwasum. (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari. Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. tanggal 24 Januari 2007 tentang Jukrah dan laporan evaluasi terhadap Indeks kepuasan masyarakat kepada pelayanan publik di bidang SSB oleh Polri. Dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia, memunculkan tuntutan masyarakat agar Polri memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pencabutan. Keputusan Presiden No. kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian; b. Definisi tersebut termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. tirto. Fungsi utama dari lembaga tersebut adalah memberi pertimbangan kepada presiden mengenai kebijakan Polri. Tugas Polri – Polri, singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan institusi kepolisian di Indonesia. . Sehingga dapat. Definisi tersebut termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. polri. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Badan atau pusat menjadi pendukung dari. Pasal 16 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :Fungsi kepolisian di dalam Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. , & Pane, Erina. Potensi Ekonomi Sirkular di Indonesia. - 3 - 7. Pencabutan. Ukuran file 2. Eryono, dan kawan-kawan, diterbitkan maklumat pergantian nama dari TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Nama TNI baru diresmikan oleh Presiden Sukarno pada 3 Juni 1947 untuk menggantikan TRI. H. ”wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Basyir Ahmad Barmawi. bahwa pembentukan dan perubahan tipe kesatuan. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakattentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Buku ini juga mengulas tentang hubungan Polri dengan lembaga lain, seperti KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM. Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis. K. Selan itu, terdapat pula aturan tentang PNS di lingkungan Polri pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis. ugas, fungsi maupun wewnang untuk. Tugas dan Wewenang. Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Kepolisian Negera Republik Indonesia dalam implementasi kedudukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dibawah Presiden. Dr. Sebagai salah satu institusi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. BAB II TUGAS DAN FUNGSI . Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam keamanan dan pertahanan negara, Polri dan TNI juga terlibat dalam Sistem Pertahanan. Pol. Selanjutnya pada tahun 2012 Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengemban tugas sebagai Kepala Sub Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Latar Belakang. ^ a b "Perpres No. 9. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. BAB I. I. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman atau gangguan. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepolisian Republik Indonesia Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Unduh. Dalam rangka memberikan identitas dan memupuk rasa solidaritas kerja setum Polri. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Buku ini bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa, dan. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar. perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Jakarta - . Jerman “PolizeiRechts” dan Inggris “Police Law”, yang kemudian di Indonesiaperaturan kepala kepolisian negara republik indonesia no. Mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut penjelasannya yang mengutip dari UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Latar Belakang Fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia tercantum pada Pasal 5 dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat dari fungsi… Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan. membantu. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan danKepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Tugas Polri dan di pernaharui kembali dengan Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Keduanya juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia . 26. Hal tersebut didasari perbedaan dalam pelaksanaan tugas. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan 4. Baca juga: Viral, Video Gerombolan Pengendara Motor Ugal-ugalan di Sukoharjo, Ini Kata Polisi. Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam. Keputusan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Kep/620/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Staf. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:. Polsuska hadir mendampingi kondektur dalam mengecek tiket penumpang kereta api. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. 8 Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,9Konsep Struktur Organisasi Polri. Masa pendudukan Jepang. Jelaskan definisi dan ciri-ciri asas ! 2. 1. Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia menimbangan : a. Organisasi. Fungsi Kepolisian Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban. Tugas pokok dan wewenang Polri diatur melalui Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. A. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. Baca juga: Serangan untuk Kompolnas dari DPR soal Kematian Brigadir J, dari Bersih-bersih, hingga Dievaluasi Keberadaannya. Kompolnas ditetapkan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada. Kemandirian Kepolisian Republik Indonesia yang menjadikan POLRI sebagai abdi negara yang profesional, bertanggung jawab sebagai pengemban. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017. Harapannya, Polri menjadi lembaga profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dalam rangka penegakan hukum. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilogram per jam. Fungsi Kepolisian Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang. suatu perkara pidana yang merupakan implementasi dari fungsi Kepolisian tersebut dan amanat dari Pasal 6 ayat (1) UU No. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan. Divhumas polri dipimpin oleh perwira tinggi polri berpangkat Inspektur Jenderal. Ketentuan mengenai kode etik polisi tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Resimen Mahasiswa Indonesia C. Kep Kapolri Nomor: Kep/561/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017 tentang Penggunaan Logo Tanda Kesatuan (TK) fungsi Sekretariat Umum di lingkungan Polri . Perubahan. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasi seputar profil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Berdasarkan hal ini maka setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya: melaksanakan pengaturan. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a.